Sah, APBD Asmat 2026 Ditetapkan, Segera Dikirim ke Gubernur Papua Selatan

ASMAT, Seputarpapua.com | Sidang Paripurna III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Asmat pada masa sidang ketiga tahun 2025 resmi ditutup pada Rabu malam (10/12/2025). Agenda utama rapat yang digelar di Ruang Sidang DPRK Asmat tersebut adalah persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2026.

​Wakil Bupati Asmat, Yoel Manggaprou, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran legislatif yang telah bekerja keras dengan penuh komitmen dalam proses pembahasan hingga selesainya penyusunan beberapa rancangan peraturan daerah.
​
​Wakil Bupati Yoel Manggaprou merincikan bahwa Struktur Raperda APBD Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2026 yang disepakati adalah sebagai berikut, Pendapatan Daerah Rp1.474.060.025.545,00
Belanja Daerah, Rp1.504.060.025.545,00
Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rp30.000.000.000,00

​Sebagai tindak lanjut dari persetujuan bersama ini, Raperda APBD 2026 akan segera disampaikan kepada Gubernur Papua Selatan untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
​Selain APBD 2026, dokumen penting non-APBD yang turut berhasil dibahas dan disepakati meliputi:
• ​Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
• ​Persetujuan DPRK Asmat terhadap usulan Penghapusan Aset Tetap Kabupaten Asmat Tahun 2025.
• ​Persetujuan DPRK Asmat terhadap Pemberian Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten Asmat kepada Kejaksaan Negeri Merauke.
​
​Menyikapi persetujuan anggaran, Wakil Bupati Yoel mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan percepatan proses pelaksanaan anggaran setelah Perda ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
​
Ia menekankan agar percepatan tersebut tetap menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan.
​”Penting untuk memperhatikan pandangan umum DPRK serta hasil rapat kerja komisi sebagai bagian dari fungsi dan tanggung jawab perangkat daerah,” tegasnya.

​Di sisi legislatif, Ketua DPRK Asmat, Ferdinandus Puk, menyampaikan bahwa penutupan sidang paripurna ini merupakan bentuk pertanggungjawaban DPRK dalam memastikan setiap perencanaan dan penganggaran pemerintahan telah melalui analisis yang matang serta mekanisme checks and balances sesuai prinsip demokrasi konstitusional.

​Ketua DPRK juga menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 berlangsung di tengah tantangan yang cukup kompleks, baik terkait stabilitas ekonomi daerah, tuntutan pembangunan, maupun penyesuaian terhadap berbagai regulasi dan kebijakan nasional yang berpengaruh pada efisiensi anggaran.

​Meskipun demikian, DPRK menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah.
“Di tengah proses penyesuaian dan optimalisasi anggaran, pemerintah daerah dinilai tetap mampu melakukan reformulasi kebijakan secara tepat dan menjalankan roda pemerintahan secara efektif, dengan orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” tutup Ferdinandus Puk.
​
Reporter : Elgo Wohel
editor : Iba